oleh

Bupati bersama Pimpinan Dewan Setujui Dua Raperda Perubahan

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Mitrapost.com, pati – Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan perubahaan terhadap dua Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Diantaranya, Perda terkait retribusi perizinan tertentu dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB). Kedua raperda itu sudah mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Pati dalam Rapat Paripurna Dewan (Rabu, 22/03/2017).
Pasca mengikuti Rapat Paripurna, Bupati Pati, Haryanto  mengungkapkan, perubahan secara subtansi dilakukan pada pengaturan terkait retribusi izin gangguan.
“Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.22/2016 tentang perubahan atas Permendagri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan  di daerah.
Selain itu,  pada pengaturan ketentuan tarif retribusi izin perikanan, dilakukan penghapusan ketentuan tarif retribusi izin usaha penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, selaras dengan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, dalam raperda itu juga ditambahkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai tempat usaha/kegiatan yang tidak termasuk obyek, Serta penghapusan ketentuan tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan.
Kemudian, dalam perubahan subtansi raperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dari 5% menjadi 2,5% merupakan komitmen pemkab pati akan meringankan masyarakat.
“Dengan adanya persetujuan bersama raperda tentang BPHTB, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat agar tertib pajak,” tambahnya. (Anto/syifa).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral