Gugatan Geram Pati Ditolak Majelis Hakim MK

0
54
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta

Mitrapost.com, Pati – Akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) menolak permohonan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati, Selasa (4/4/2017).

Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat bersama tujuh hakim MK lainnya. Dalam putusannya, hakim MK mengabulkan eksepsi pihak termohon dan pihak terkait, serta menolak permohonan pihak pemohon (Geram Pati).

“Kami menilai, pengajuan permohonan oleh para pemohon telah melampaui batas pengajuan yang ditentukan. Permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,” ungkap Arief Hidayat, digedung MK Jakarta.

Sejumlah pihak yang hadir dalam sidang putusan tersebut, antara lain kuasa pemohon Haris Azhar, kuasa termohon Umar Ma’ruf dan Denny Suwondo bersama prinsipal Much Nasich, kuasa pihak terkait Armaya Mankunegara, serta Ayub Permada Wiyahya.

Supriyanto, Komisioner KPU Pati membenarkan hal tersebut, terkait dengan dikabulkanya eksepsi yang diajukan Tim kuasa hukum KPU Pati.

“Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menerima eksepsi yang kita ajukan dan menolak gugatan pemohon karena tenggang waktu melebihi sesuai dengan UU yang berlaku, sehingga pokok gugatan diabaikan oleh majelis hakim,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Geram Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada MK. Dalam laporannya, Geram mengklaim kotak kosong menang dengan meraih 700.000 suara dan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara.

Geram juga melaporkan dugaan indikasi kecurangan dalam pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 lalu. Pelaporan itu dikawal seorang kuasa hukum Haris Azhar yang diketahui aktivis Kontras. Namun, upaya mereka kandas setelah MK menolak permohonannya dalam sidang putusan PHP, Selasa (4/4/2017). (Anto/Syfa).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here