oleh

Firman Soebagyo Pertanyakan Kebijakan Impor Beras 500.000 Ton

Kota, Pati – Firman Soebagyo Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait import beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan. Kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
Menurut Firman pada bulan Oktober masuk musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Februari. Informasi tersebut juga didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan  bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana – mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali.
Dengan kebijakan itu firman sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto yang menyengsarakan petani.
“Kami sebagai anggota Komisi IV selalu berkoordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani,” Ungkap Firman Soebagyo.
Firman Soebagyo juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik kita harus waspada. Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fan reacesing untuk kepentingan tertentu. Sangat janggal karena import beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tdk tercukupi  maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
“Kejangggalan berikutnya adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini  adalah mereka-mereka juga,”imbuhnya.
Seharusnya ungkap Firman, yang benar Mendag harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh ada apa sebenarnya.
Selain itu, ia juga melakukan klarifikasi dan cros cek ke Mentan,  apakah benar akan terjadi kekurangan stok? Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan Nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.
Firman menegaskan kebijakan import yg dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Tidak berhenti disitu saja, Mendag akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti Kepmen Tata Niaga Import tembakau yang juga sudah dibatalkan.
“Ini memalukan, menunjukkan bahwa tidak profesional,” pungkasnya.(Red).

Komentar

Berita Terkait