oleh

Launching Kantor LTSA-PTKLN di Pati, diharapkan Tekan TKI Non-Prosedural

Kota, Pati – Guna mempermudah pelayanan publik, terutama dalam bidang pelayanan ketenagakerjaan di wilayah kabupaten Pati. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah secara resmi melaunching Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN/ LTS-P2TKI) Kabupaten Pati pada Rabu siang (17/1).
Launching tersebut berdasarkan UU No 16 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, berpengaruh pada manajemen dan tata kelola ketenagakerjaan Indonesia.

LTSA-PTKLN yang menggunakan anggaran APBD Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tersebut, diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK, serta memberikan pelayanan dengan tidak ada diskriminasi.
Dra Wika Bintang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah menyambut baik dengan adanya launching LTSA-PTKLN. Karena masyarakat tidak perlu lama-lama untuk mendapatkan informasi kerja maupun mengurus admintrasi ketenagakerjaan.
“Dengan adanya LTSA ini, masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri bisa mendapatkan informasi dan mengurus administrasi di LTSA dan pengurusannya selesai digedung ini,”jelasnya.
Selain itu, untuk pengurusan SKCK diharapkan pihak Polda datang ke wilayah Pati. Sehingga masyarakat tidak perlu lama menunggunya.
Endro Dwi Cahyono, ST., Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (APJATI) Jawa Tengah mengungkapkan sangat menyambut baik dengan adanya LTSA-PTKLN itu. Karena dengan adanya LTSA dapat lebih efisien dan transparan.
“Kami mewakili PJTKI di Kabupaten Pati dengan adanya seperti ini semua proses lebih effisien lebih transparan. Harapannya semua stake holder  dan Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk lebih dengan adanya LTSA,” ungkap Endro Ketua APJATI Jateng kepada mitrapost.com usai pembukaan Kantor LTSA-PTKLN di jalan Panglima Sudirman Pati.
Pihaknya berharap kedepannya TKI ilegal ataupun Non-Prosedural akan semakin berkurang, karena untuk pengurusan dokumen lebih mudah.
“Semoga TKI ilegal berkurang, untuk masyarakat Pati dan sekitarnya untuk bekerja sesuai dengan prosedur. Lantaran selama ini masyakarat karena waktu yang bertele-tele menyebabkan masyarakat memilih jalur non prosedural,” pungkasnya.
Reporter : Dian Utoro Aji

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed