oleh

DPRD Pati Belum Ada Rencana Merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2013

Kota,  Pati – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menepis wacana revisi Perda Nomor 8 tahun 2013 akan dilakukan. Secara resmi pihaknya masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait tuntutan ribuan pekerja karaoke tersebut.
Menurut Ali yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu, revisi Perda ada proses tahapannya.  Tidak semata-mata kewenangan di Ketua DPRD melainkan seluruh anggota DPRD Pati.
“Kami selaku ketua DPRD Pati belum punya statement terkait revisi perda. Revisi perda ada proses dan ada tahapannya. Tentunya kalau ada revisi perda harapan saya akan menjadi lebih baik,  namun kewenangan revisi perda bukan di saya saja, melainkan seluruh anggota DPRD Pati,” kata Ali Badrudin Ketua DPRD Pati. 
Menurutnya bisa saja perda nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan,  namun harus ada celahnya.  Pihaknya berharap jika ada revisi perda kepariwisataan dengan harapan wilayah Kabupaten Pati akan menjadi yang lebih baik. 
“Belum lah,  saya belum punya statemen seperti itu. Namun ada celah untuk direvisi. Ya perda itu bisa direvisi,” tegas Ali Badrudin kepada mitrapost.com. 
Menanggapi langkah Satpol PP Pati yang melakukan penutupan 11 tempat karaoke pada Kamis kemarin (15/2), dinilai langkah tersebut sudah tepat.  Lantaran Satpol PP Pati merupakan bagian perangkat dari penegak perda, termasuk penegakkan Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. 
“Kalau langkah Satpol PP ini sudah benar,  karena dalam rangka penegakkan hukum,  penegakkan perda.  Satpol PP ini merupakan bagian perangkat dari yang menjalankan perda.  Saya berhadap permalsahan ini harus ada komunikasi yang baik,  karena masalah seperti ini timbul terus,” pungkasnya.
Sementara itu,  saat menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Dewan,  ratusan pekerja karaoke meminta revisi Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. 
Reporter :Dian Utoro Aji

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed