Banyak Pungli dalam Penerimaan Pegawai Honorer, Begini Komentar Riyanta,SH

0
363
Photo.mitrapost.com/dokumentasi pribadi.

Kota, Pati – Riyanta, SH, sangat menyayangkan pejabat publik yang menarik pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan layanan umum termasuk Rumah sakit, PDAM, dan lain-lain, dilihatnya terlalu berlebihan karena untuk menjadi tenaga kontrak,  calon pegawai harus membayar 50 – 60 juta, sedangkan kalau lewat calo bisa membayar hingga 100 – 150 juta.

“Berkaitan dengan Undang-Undang aparatur sipil negara, rekruitmen seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini merupakan kesalahan sosial. Hendaknya pejabat-pejabat yang menarik pungutan seperti ini harus segera sadar,” terangnya kepada mitrapost.com pada hari Rabu (4/4) kemarin.

Pihaknya juga menghimbau agar warga masyarakat khususnya yang mempunyai anak berijazah kebidanan/keperawatan ataupun sejenisnya, tidak usah percaya dengan hal-hal tersebut karena penipu bisa berasal dari pejabat publik, misalnya oknum anggota DPR, maupun oknum Kepala Dinas.

Dia juga menjelaskan kalau nantinya sudah menjadi tenaga honorer, pegawai tersebut tidak otomatis bisa langsung diangkat menjadi PNS, seperti paradigma di masyarakat sekarang ini.

Dia juga mengatakan dalam hal ini, kita tidak bisa menggantungkan penyidik KPK karena sumber daya manusianya yang masih sangat terbatas. Hal ini harusnya didasarkan pada pemahaman rakyat sendiri dan didukung oleh peranan civil society maupun media massa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat.

“Ayo rakyat dicerdaskan, kalau cerdas, rakyat tidak akan jadi korban,” lanjutnya lagi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here