Gelar Sosialisasi Germas, Imam Suroso Minta Warga Hidup Sehat

0
27
Photo.mitrapost.com/Hartono

Winong, Pati – Anggota Komisi IX DPR/MPR RI, H. Imam Suroso, SH, S.Sos, MM memberikan dukungan sekaligus dorongan agar gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dapat ditingkatkan dan dilakukan setiap saat.

Sebagai bentuk keseriusan itu, Politisi Senior PDI Perjuangan menggelar sosialisasi Germas yang bekerja sama dengan Poltekkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di lapangan Desa Pekalongan, Kecamatan Winong Kidul kemarin (Sabtu,7/4).

Selain itu, lanjut politisi yang sangat merakyat, ia menilai masyarakat harus secara terus menerus diberikan edukasi, agar mereka tidak mudah terkena penyakit, dengan seperti itu masyarakat akan selalu mengingat.

“Seperti dengan makan buah dan sayur, olahraga rutin minimal setengah jam sehari, perbanyak minum air putih, dan cek gula darah sebulan sekali. Tentunya lebih baik mencegah daripada harus berobat,” ungkap H. Imam Suroso, SH, S.Sos, MM kepada mitrapost.com.

Tidak lebih penting lagi, menurut Anggota Komisi IX itu yang salah satunya bermitra dengan Kemenkes sekarang ini tengah serius menyoroti sejumlah makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Diantaranya makanan ber-DNA babi dan ikan makarel kalengan yang bercacing.

“Kami sangat prihatin dan kami sudah memanggil Kemenkes dan Balai Besar POM. Kami minta segera ditertibkan karena ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Meskipun banyak yang menilai pemerintah kecolongan, namun kita minta untuk segera ditarik dari peredarannya, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Sekarang ini DPR RI telah menggodok undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat payung hukum dalam langkah kerja BPPOM,” tuturnya.

Lanjut Imam Suroso, bahkan waktu dekat ini pihaknya akan studi banding ke Jerman. Karena kami ingin produk ini nantinya tak hanya berskala nasional tapi juga internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat H. Endro Dwi Cahyono,ST berharap agar pengawasan terhadap makanan dapat dipertegas.

Selain itu, pengawasan dan tindak lanjut bisa diteruskan hingga ke daerah-daerah.

“Pemerintah baik pusat hingga ke daerah juga harus memberi penjelasan apakah benar berbahaya atau tidak sehingga tidak membuat keresahan di kalangan masyarakat,” ungkap Ketua Amphuri sekaligus Apjati Jateng itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here