Bareskim Polri Hentikan Penyidikan Kasus PSI, Teguh Purnomo Sindir Bawaslu

0
26
Photo : Bareskim Polri/Dokumentasi Mitrapost.com

Jakarta – Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan oleh Bawaslu. SP3 tersebut diterbitkan Bareskrim pada Kamis (31/5) kemarin.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak mengatakan kasus ini resmi dihentikan pada Kamis (31/5) kemarin. “Iya betul (kasusnya dihentikan) kemarin ya,” singkat Herry saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat (1/6).

Menurut Herry, penghentian kasus ini dilakukan setelah polisi mendapatkan keterangan ahli yang membidangi tindak pidana pemilu. Polisi juga telah mengantongi keterangan saksi dan barang bukti yang dianggap berkaitan dengan kasus yang dilaporkan Bawaslu.

Baca juga : Agus Sulistyono Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Dampingi Jokowi

Herry menyampaikan semua alat bukti yang diperoleh itu kemudian dikumpulkan ketika polisi melakukan gelar perkara. Berdasarkan kesimpulan dalam gelar perkara, kata Herry kasus tersebut tak memenuhi unsur pidana, seperti dikutip sejumlah media.

“Setelah kita lakukan gelar perkara kita simpulkan bahwa itu bukan atau tidak termasuk tindak pidana pemilu,” tandasnya. Menanggapi kasus ini Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Bawaslu RI harus konkret bertindak menghadapi SP3 kasus PSI.

“Kalau benar dasar keluarnya SP3 Mabes Polri karena keterangan Wahyu Komisioner KPU sebagaimana dikemukakan oleh para pimpinan Bawaslu RI melalui banyak media, maka SP3 relevan diuji lewat praperadilan oleh Bawaslu RI, “ ujar Koodinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Dr. Teguh Purnomo, SH. MSI.

Menurut Teguh Purnomo, praperadilan adalah tindakan konkret yang bisa dilakukan selain hanya curhat “kenakalan” KPU pada publik melalui media.

“Mencla-mencle itu bahasa mudahnya, karena pada satu persoalan yang sama memberikan keterangan yang berbeda. Soal mencla-mencle betul apa tidak harus dilihat versi yang sesungguhnya dan Bawaslu RI juga dapat menguji keterangan Komisioner KPU sebagai representasi KPU ke DKPP RI,” ujar Teguh.

Lanjut Teguh, diantara dua hal tersebut, belum ada yang dilakukan Bawaslu RI sampai saat ini, selain curhat melalui media, seolah minta dukungan publik karena merasa “dinakali saudara tua mereka” KPU.

Baca juga : Polsek Kulon Progo Bagi-Bagi Santunan untuk Janda dan Dhuafa

“Kalau bicara pelanggaran pidana mestinya yang dilihat ketentuan hukum materiilnya. Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. Jadi bukan soal keterangan KPU mencla-mencle atau tidak. Yang digunakan dasar untuk memproses pidana adalah UU Pemilu, karena seseorang atau lembaga hanya dapat dipidana atas dasar pelanggan UU. PKPU itu hanya break down UU, harus dilihat ada atribusi, delegasi, mandat ataukah tidak dari UU untuk mengatur jadwal pemilu,” papar Teguh.

Karena pidana hanya dapat diterapkan bagi pihak yang melanggar unsur- unsur yang dirumuskan dalam Ketentuan Pidana dalam UU Pemilu. Kalau SP3 keluar hanya karena keterangan yang mencla-mencle ini tidak tepat. Kalau Bawaslu yakin terpenuhi unsur pidana bisa di praperadilankan. (Sgd/Nov/Sht)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here