Firman Soebagyo Tegaskan Penyelesaian Temuan Pemilih Ganda

0
45
Foto : Firman Soebagyo, anggota komisi II DPR RI/Mitrapost.com

Jakarta – Firman Soebagyo anggota komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu pada Kamis (8/9) kemarin di Gedung DPR RI menegaskan bahwa KPU harus segera menyelesaikan terkait temuan Bawaslu adanya pemilih ganda sebanyak 131. 363 di 76 kabupaten dan kota berdasarkan analisis by name dan by address sesuai nomor induk kependudukan.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga menemukan sebanyak 2.618.034 calon pemilih yang ternyata belum terekam E-KTP. Firman Soebagyo, politisi senior Partai Golkar itu secara tegas meminta agar KPU dapat menyelesaikan temuan itu secepatnya mengingat waktu dan jumlahnya yang sangat besar. Sebab hal tersebut dinilai akan merugikan hak-hak dari warga negara yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 mendatang.

Disisi lain, Firman juga mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus selalu berkoordinasi dan melakukan kerja sama yang baik dengan Bawaslu sebelum mangambil keputusan agar tidak terjadi tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang ada.

Baca juga : Firman Soebagyo Anggap Mantan Napi Korupsi Tak Pantas Mencalonkan Diri Sebagai Caleg

Firman juga mencontohkan seperti PKPU larangan mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan menjadi anggota legislatif yang sudah banyak dibatalkan oleh Bawaslu ini menunjukan dan dikesankan masih ada pandangan dan tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang berlaku dari penyelenggara dan pengawas pemilu.

Oleh karena itu dengan sisa waktu yang ada KPU, Bawaslu dan DPR RI Komisi II bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih dan memberikan bimbingan teknis kepada KPU Daerah dan Bawasda agar mereka juga mempunyai sikap dan pandangan tafsir yang sama dari berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

Firman mengingatkan pemahaman terhadap aturan hukum ini sangat penting karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan di lapangan masih ada tafsir yang berbeda-beda antara KPUD dan Bawasda di masing-masing daerah dan ini akan sangat mengganggu proses demokrasi dan dapat merugikan hak-hak masyarakat dan partai politik peserta pemilu, tegas Firman saat dihubungi di kompleks parlemen di Jakarta. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here