Komisi C DPRD Pati Cek Lambatnya Pembangunan JLS Pati

Reporter : Cri Hery Pujiono

0
21

Kota, Pati – Lambatnya penyelesaian ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati yang sebagian baru satu jalur diselesaikan, mengakibatkan Komisi C DPRD Pati harus mengecek langsung ke Kementrian PUPR. Hal ini dilakukan karena upaya penuntasan fasilitas umum jalan raya yang sudah berstatus sebagai jalan nasional tersebut berhenti total di tahun 2018.

Masih ada 5,2 kilometer kondisi jalan yang masih satu jalur dengan dua jalur dari ujung  timur. Yakni, di Desa Widorokandang, Kecamatan Kota Pati hingga ujung barat di Desa Sukokulon, Kecamatan Margorejo. Serta, dari ujung barat ke timur hingga batas Jembatan Langenharjo, atau sebelah barat perempatan Tanjang.

Oleh sebab itu, Komisi C DPRD, H. Awi mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota melakukan pengecekan ke Kementrian PUPR. Hal tersebut dilakukan mengingat pemerintah kabupaten sudah lebih dari 15 tahun lalu menyediakan lahan milik warga melalui sistem pembebasan dengan memberikan ganti rugi untuk membangun fasilitas umum tersebut.

Baca juga : Kemendagri Wajibkan Bapemperda Konsultasi Tatib ke DPRD DKI Jakarta

“Pemkab telah mengalokasikan APBD-nya untuk membiayai pembangunannya. Kemudian dialokasikan APBN untuk kelanjutan pembangunannya, sampai terjadi perubahan status menjadi jalan hingga sekarang,” ujarnya.

Akan tetapi dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten sisa kekurangan sepanjang 5,2 kilometer tersebut sepertinya berhenti di tempat seperti yang telah dikatakan H. Awi.

”Padahal yang belum tergarap sampai sekarang adalah dua lajur di jalur sisi utara yang notabene padat arus lalu lintas kendaraan rata-rata bermuatan berat dari barat (Jakarta),” imbuhnya.

Sebagai akibat dari lambatnya penyelesaian lanjutan ruas JLS tersebut, kendaraan bermuatan berat dari barat mulai dari ujung barat ruas JLS hingga Jembatan Langenharjo harus melintas di jalur sisi utara jalur dari timur. Sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan terhadap pengguna jalan lainnya terutama yang berkendara motor tak bisa dihindari.

Baca juga : Bapemperda Kaji Ulang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati

Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya mendesak agar lanjutan penyelesaian ruas JLS tersebut dituntaskan, dan Tahun 2019 untuk alokasi anggarannya sudah diajukan sebesar Rp100 miliar.

Selain penuntasan akses ruas jalan juga ada tiga jembatan yang kondisinya sama, yaitu jembatan Langenharjo, Penambuhan, dan Jembatan Ngawen.

”Untuk menjaga agar alokasi anggaran untuk keperluan itu tidak lepas, kami juga sudah menghubungi dan konsultasi dengan Komisi V DPR RI,” pungkas Awi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here