Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Bawaslu Kab Pati

Redaksi Mitrapost

0
9
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 Pada Bawaslu/Mitrapost.com/Redaksi Mitrapost

KOTA, PATI – Bawaslu Kabupaten Pati terima sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut mulai dari pelanggaran yang bersifat pidana umum dan lainnya hingga pelanggaran yang bersifat administratif. 

Diketahui, ada empat pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Pati. Tiga diantaranya yakni laporan dugaan pelanggaran pidana umum yang berkaitan dengan pemilu. Sementara ada satu laporan dugaan pelanggaran pidana khusus pemilu.

“Yang jelas, ada tiga kategori kasus pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu. Masing-masing adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu”, jelas ketua Bawaslu kabupaten Pati, Ahmadi pada rakor Sosialisasi Pengawasan dengan Stakeholder dan Masyarakat Pada Pemilu 2019 di Hotel Safin (26/11).

Pihaknya menambahkan bahwa laporan yang masuk sudah ditelaah dan dikaji bersama. Hasilnya, untuk pelanggaran kode etik belum ada lapaoran. Akan tetapi, untuk pelanggaran administrasi sudah direkomendasikan ke KPU. 

Baca juga : Bawaslu Gelar Deklarasi Aksi Pemilu Damai 2019

Sementara itu, laporan terkait pelanggaran pidana pemilu dan lainnya bawaslu menerima empat kasus laporan. Yakni, laporan dugaan penggunaan bendera negara sebagai background gambar parpol, dugaan simbol negara gambar presiden memakai mahkota, dan perusakan alat peraga kampanye.

Dari tiga kasus tersebut, dua kasus dinyatakan tidak bisa diproses lebih lanjut sementara satu kasus lain masih memungkinkan untuk dikaji lagi. 

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran keempat tentang seorang caleg melakukan kampanye diluar jadwal disalah satu channel tv berlangganan juga tidak bisa ditindaklanjuti oleh Gakkumdu.

“Karena jika dibilang melanggar kampanye diluar jadwal seharusnya sudah ada jadwalnya. Sedangkan, sampai saat ini KPU belum mengeluarkan jadwal. Karena untuk saat ini masih dalam tahapan”, terang Ahmadi. 

Oleh karena itu, pihak Bawaslu belum bisa menindak lanjuti dugaan laporan pelanggaran tersebut karena harus ada pedomannya untuk mengatakan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Hasilnya, kasus pidana pemilu dan tiga kasus pemilu lainnya ini berhenti. 

Lebih lanjut lagi, Dedy Koensomo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pati yang turut menghadiri rapat tersebut mengatakan bahwa sentra penegakan hukum terpadu (Gakkamdu) bersama kepolisian menelaah dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana. 

Sedangkan, untuk dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif menjadi kewenangan Bawaslu. 

Baca juga : KPU Gunakan Bahan Karton Kedap Air Untuk Kotak Suara Pemilu 2019

Dalam kesempatan tersebut, Dedy Koensomo menjelaskan bahwa untuk menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran maka harus berpedoman pada dua bukti dan fakta-fakta yang ada. 

“Yang perlu dicermati adalah laporan terhadap suatu pelanggaran pemilu itu kita telaah terlebih dahulu. Setelah itu baru dikaji apakah laporan yang masuk cukup untuk dilakukan penyidikan. Untuk kasus yang kita terima saat ini, terus terang ditemukan unsur pasal-pasal pelanggaran yang tidak terpenuhi,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here