Pelanggaran Pemilu Capai Ribuan, Bawaslu Lakukan Konferensi Pers

Reporter : Agus Riyanto

0
16
Foto : Konferensi Pers tentang laporan kinerja pengawasan tahun 2018 oleh Bawaslu/Mitrapost.com/Agus Riyanto

Kota, Pati – Konferensi Pers tentang Laporan Kinerja Pengawasan Tahun 2018 digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pada Jum’at (4/1). 

Sejak dilantiknya badan pengawas Pemilu pada 15 Agustus 2018, Ahmadi selaku ketua Bawaslu bersama anggotanya sudah melakukan pengawasan mulai dari tahapan pencalonan sampai pengiriman logistik.

Selama empat setengah bulan masa jabatannya, Bawaslu telah menemukan ribuan dugaan kasus pelanggaran.

“Dari hasil pengamatan kami selama ini, kami bersama tim Bawaslu telah menemukan kasus dugaan pelanggaran dan laporan yang sudah kami bukukan sebanyak 1.279 temuan dugaan pelanggaran dan 8 laporan dugaan,” terang Ahmadi dalam konferensi pers.

Baca juga : Kalah dalam Pilkades, Petahana Desa Rejosari Blokir Jalan

Menurut Ahmadi, hasil dari pembukuan administratif dugaan pelanggaran dan laporan dugaan ditemukan 1 perkara pelanggaran kode etik, 1.268 perkara pelanggaran administrasi, dan 10 perkara pelanggaran pidana pemilu.

Pelanggaran paling banyak dilakukan adalah terkait pelanggaran alat peraga Pemilu (APK) yang mana sudah muali ditertibkan oleh Bawaslu. Pelanggaran APK termasuk didalamnya adalah pemasangan baliho yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan serta pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal. Hal ini menurut Ahmadi, sampai pada saat ini komisi pemilihan umum (KPU) belum mengeluarkan jadwal kampanye. 

Sementara itu, ada laporan terkait kepala desa dan BPD yang tercantum menjadi anggota tim sukses salah satu calon anggota legislatif atau pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Dari hasil pengamatan kami dan keputusan dari Gakumdu, laporan tersebut ternyata tidak terbukti. Pihak terkait sudah dipanggil dan pihaknya menyatakan tidak pernah terlibat sebagai timsem atau tim kampanye. Itu artinya nama-nama tersebut hanya asal comot,” imbuhnya.

Baca juga : Menjaga Kekompakan dan Kesehatan, Polres Pati Rutin Olahraga Bersama

Akan tetapi jika ada calon yang mengajak atau bahkan mencantumkan anggota BPD dan perangkat desa kedalam tim sukses pencalonan anggota legislatif maupun pencalonan presiden dapat di tindak pidana dengan pasal 280 ayat 2. Yakni, dalam kampanye dilarang melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here