Menteri Keuangan Tetapkan Wajib Pajak Pengusaha/Penyedia Jasa e-Commerce

0
11

Mitrapost.com, Jakarta – Pemerintah tetapkan aturan perpajakan bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik (e-commerce). Peraturan tersebut tersebut berlaku mulai April 2019.

Peraturan perpajakan atas transaksi pedagangan e-commerce ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Sebagaimana dikutip dari  siaran pers di situs resmi sekretariat kabinet setkab.go.id pada Sabtu (12/1), melalui peraturan tersebut diharapkan para pelaku usaha bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Menurut peraturan yang telah di tandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Baca juga : Antisipasi Caleg Stres Kalah Pemilu, Rumah Sakit Se-Jateng Siap Tampung Pasien

“Dalam PMK tersebut pedagang atau penyedia jasa diwajibkan untuk memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace,” tegasnya.

Bila yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka bisa segera mendaftarkan diri melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, atau melalui aplikasi yang disediakan oleh penyedia platform marketplace.

Opsi lainnya, pedagang atau penyedia jasa bisa memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

Berdasarkan beleid ini, pengusaha atau penyedia jasa kena pajak secara elektronik wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga : Karakter ‘Cipta’ Membawa Rizka Juarai Lomba Komik Dunia

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yakni sebesar sepuluh persen dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melalui beleid ini, pengusaha kena pajak baik pedagang maupun penyedia jasa diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPN. (*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here