Sejarah Hari Pers Nasional

0
41
Foto : Hari Pers Nasional 2019 di selenggarakan di Surabaya Jawa Timur

Mitrapost.com – Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Peringatan tersebut bertepatan dengan HUT Persatuan Wartawan Indonesia.

Keputusan tersebut dicetuskan oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985. Soeharto menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) kemudian dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Tahun 2019 ini, peringatan Hari Pers Nasional di gelar di Surabaya. 

Sementara itu, landasan ideal HPN adalah sinergi. Yakni sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah. Hal ini digambarkan pada untaian pita membentuk huruf HPN pada lambang HPN. 

Baca juga : Mendekati Hari H Pemilu 2019, Penertiban APK Semakin Digencarkan

Sebelum diputuskannya tanggal peringatannya, HPN telah digodog sebagai salah satu poin keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat pada 1978. Kesepakatan tersebut, merupakan salah satu kehendak pers untuk menetapkan satu hari bersejarah dalam rangka memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional. Hal tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Pers pada sidang ke-21 di Bandung tanggal 19 Februari 1981. 

Dinamika Pers Indonesia

Dalam perjalanan dunia pers di Indonesia mengalami dinamika dari masa ke masa. Khususnya pada masa sebelum hancurnya rezim Orde Baru yang mengalami masa kelam. Dimana pada masanya, terdapat keterbatasan pada pers dan wartawan dalam menyuarakan pendapat dan informasi. Terlebih yang berkaitan dengan pemerintah. 

Pada masa Orde Baru, banyak pers yang hilang bahkan terbunuh. Khususnya mereka yang menyebarkan informasi fakta kepemerintahan, informasi salah dan informasi yang cenderung memfitnah. 

Pada masa Orde Baru terjadi pemberedelan dan pencabutan izin penerbitan media massa. Tepatnya pada tahun 1994, Majalah Tempo, Majalah Editor, dan Majalah Detik dicabut perizinan terbitnya. 

Hancurnya rezim Orde Baru menjadi angin segar bagi pers dan wartawan. Karena hal tersebut menjadikan pers mempunyai kebebasan dalam menyuarakan berbagai hal. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden BJ Habibie, pers mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan di bawah naungan UU tersebut. Selain itu, pers mulai berkembang menjadi wadah bagi penggiat informasi dan profesi. 

Baca juga : Meningkatkan Minat Baca Buku di Sekolah Dasar Melalui Perpustakaan Keliling

Kendati demikian, UU tersebut tidak menjamin keamanan pers pada masa itu. Masih banyak pers yang tidak dilindungi dan terganggu kebebasannya. 

Kekerasan fisik dan penyerangan kantor pers tanpa adanya alasan jelas sempat menoreh sejarah pers Indonesia. Namun karena keprofesionalan mereka, pers dikenal sebagai profesi tanpa rasa takut.

Peran pers dan wartawan sangat pending dalam memberikan informasi, keadilan, dan pembelajaran untuk masyarakat. 

Selamat Hari Pers Nasional. (*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here