oleh

Legislatif dan Eksekutif Jawa Tengah Tingkatkan Kapasitas Perempuan di Wedarijaksa

Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono gandeng Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provisi Jawa Tengah serta  Dinas Sosial Kabupaten Pati dorong potensi perempuan di lingkungan organisasi, di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Sabtu (31/10/2020).

Dalam sambutannya, Endro mengimbau para perempuan agar berperan aktif dan kontribusi dalam setiap kegiatan desa, tidak hanya absen atau menjadi panitia konsumsi.

Baca juga: Anggota DPRD Pati Gelar Reses di Tambakromo

“Wanita harus terlibat aktif jangan absen saja di Musrengdes. Karena pandangan laki2 dan perempuan berbeda.Indonesia lebih maju bila ibu-ibu juga support,” katanya, Sabtu (31/10/2020).

Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3AKB Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati  menambahkan agar para wanita ikut gunakan dana desa untuk kegiatan kewanitaan karena laki-laki dan perempuan haknya sama terhadap dana desa.

Baca juga: Ketua DPRD Pati Ingatkan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menyampaikan Aspirasi

Dalam sesi diskusi, beberapa warga menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif dan legislatif Jawa Tengah itu.

Tatik, seorang guru yang juga aktivis PKK di Wedarijaksa mengeluhkan dampak perkembangan anak di masa pembelajaran daring. Ia menyampaikan untuk pembelajaran tatap muka dan daring bisa dilakukan 50:50 agar para guru bisa berinteraksi mendidik.

“Untuk pembelajaran daring mohon ditindaklanjuti karena ada beberapa masalah. Kami juga dituntut wali murid agar tatap muka bisa masuk 50:50 karena anak semkin liar selama daring,” katanya.

Baca juga: Pantau Kesiapan Pilkada, Pemkab Rembang Sambut Kedatangan DPRD Jateng

Ada juga, Atik yang menanyakan terkait kelangsungan guru TK dan Paud, sebelum pandemi mereka gajinya masih kurang bahkan saat pandemi bantuan sosial dari pemerintahpun tidak mampu mengover kebutuhan.

Aspirasi dari masyarakat akan segera disampaikan ke tingkat provinsi agar segera ditindaklanjuti oleh DPRD dan pemerintah Provinsi.(*)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

Komentar

Berita Terkait