Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, pemerintah harus mengevaluasi PPKM di setiap daerah-daerah. Politisi asal Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini tidak mau kebijakan PPKM menimbulkan permasalahan baru.
Baca juga: Dukung Bisnis Online, Dewan: Koneksi Internet Masih Buruk
“Mohon diinfentalisir permasalahan yang bisa diselesaikan dan permasalahan yang timbul dari program PPKM itu. Artinya apapun program yang dicanangkan pemerintah itu untuk menyelesaikan masalah,” ujar wanita yang akrab disapa Bu Ning ini selepas menghadiri Rapat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, Senin (1/2/2021) kemarin.
Ia berpendapat setiap daerah harus menyesuaikan kebijakan PPKM sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. “Namun, karena situasi di lapangan berbeda, setiap daerah mempunyai permasalahan sendiri-sendiri, maka perlu adanya kebijakan yang menyesuaikan keadaan,” tuturnya.