Pati, Mitrapost.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti mengkritisi Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang dinilai kurang efektif bila dilakukan.
Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu membatasi pergerakan masyarakat di pedesaan akan menggangu perputaran perekonomian.
“Untuk PPKM tidak bisa Mas kalau di terapkan di desa dengan dalih apapun saya yakin ga bisa Mas,” kata Anggota DPRD dari Fraksi NKRI itu, Jumat (12/2/2021).
Baca juga: Jalan Pantura Rusak, Dewan Harap Masuk Pembahasan Musrenbang Provinsi
Apalagi bila dalam pelaksanaan PPKM menggunakan dana desa untuk untuk operasional, tentu ini sangat memberatkan desa karena harus merefoccusing anggaran dan bisa saja mengganggu program yang lain.
Perlu diketahui, sebelum kebijakan PPKM Jawa-Bali dicanangkan, alokasi dana desa secara serentak sudah disepakati akan diprioritaskan untuk proyek padat karya dan BLT Dana Desa sesuai arahan baku.
Hemat Warsiti, pemerintah harusnya tetap mengikuti skema new normal, di mana masyarakat dibebaskan untuk beraktivitas namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Baca juga: Antisipasi Kerugian Petani, Dewan: Pemkab Perlu Rancang Kebijakan Strategis
Dengan skema new normal politisi dari Hanura ini optimis roda perekonomian di Pati dapat berjalan normal dan kesehatan masyarakat bisa meningkat.
“Bagi saya yang terpenting masih tetap menerapkan prokes (protokol kesehatan) Mas. Dan bila itu bisa dilaksanakan bisa meminimalisir penyebaran Covid-19,” pungkas Warsiti. (Adv/MA/AZ/SHT)
Baca juga:
- Musim Hujan, Dewan Pati: Masyarakat Keluhkan Kerusakan Jalan
- Dewan Pati Tampung Aspirasi Masyarakat
- Dewan Pati Berharap Awal 2022 KBM Tatap Muka Bisa Berlangsung
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Wartawan Area Kabupaten Pati