oleh

Dewan Pati Sayangkan Keluarnya Perpres Investasi Miras

Pati, Mitrapost.com – Keputusan Presiden Joko Widodo membuka keran investasi minuman keras di beberapa provinsi di Indonesia menuai banyak penolakan.

Pasalnya Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diterapkan pada 2 Februari 2021 ini dianggap bisa memici naiknya angka kriminalitas, tak sesuai dengan ajaran agama, hingga merusak moral bangsa.

Di Pati, Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menyayangkan keputusan presiden tersebut.

Baca juga: KBM Tatap Muka Direncanakan Juli, Dewan: Sudah Ditunggu-tunggu

“Perpres miras itu bikin kita miris. Di satu sisi kita dituntut untuk menjaga moral di masyarakat, tapi di sisi lain justru keran investasi miras malah dilegalisasi,” kata Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Pati itu, Selasa (2/3/2021).

Pasalnya, menurut Narso, sifat miras yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang memang bisa picu tindak kriminalitas.

“Coba kota lihat. Kasus polisi yang menewaskan 3 orang yang salah satu TNI itu kan dilakukan saat mabuk,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Pati itu.

Baca juga: Beberapa Anggota Dewan Pati Ikuti Sarasehan, Bu Ning: NU Ndak Hanya Hijau Saja

Perlu diketahui, terbukanya keran investasi miras digadang-gadang mampu meningkatan perolehan pajak negara sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pembuat miras tradisional di pedesaan.

Namun, tetap saja kata Narso pemerintah seharusnya mempertimbangkan tingkat mudhorot (merugikan)-nya minuman keras.

“Diantara Manfaat kebijakan itu naiknya perolehan dari pajak dan bea cukai tapi justru itu lebih banyak mudhorot-nya. Jadi kalau menurut kami mestinya perlu direvisi Perpresnya. Karena lebih banyak mudhorot,” pungkas Narso. (Adv)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

Tentang Penulis: Moh. Anwar

Gambar Gravatar
Wartawan Area Kabupaten Pati

Berita Terkait