Haryanto Bangga, Selama Menjabat 2 Periode Tak Tinggalkan Hutang Daerah

Pati, Mitrapost.com – Selama menjabat dua periode, Bupati Pati Haryanto merasa bersyukur dan bangga atas apa yang ia capai untuk Kabupaten Pati. Pasalnya, selama hampir 10 tahun menjabat ia tak meninggalkan hutang untuk Bumi Mina Tani.

Saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), ia menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pati menjadi lebih tertata sehingga membawa pemasukan di Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyebut, pada tahun pertama dan kedua ia menjabat sebagai bupati, Haryanto pernah mendapat penawaran hutang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Jateng guna menopang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.

Baca Juga :   Persiapan TMMD Tahap III, Kodim Pati Gelar Rapat Koordinasi

“Saya cukup berbangga, saat nanti purna tugas, saya tidak meninggalkan hutang (daerah). Ini harus dicatat. Setelah paparan, saya hitung-hitung, daripada infrastruktur bagus tapi jadi beban yang melibatkan semua unsur, akhirnya saya tidak ambil. Saya termasuk orang yang takut berurusan dengan hutang,” ungkapnya, Selasa (29/3/2022).

Selama kepemimpinannya, ia fokus berkonsentrasi untuk membenahi BUMD, seperti BPR BKK. Sebelumnya BUMD tersebut selalu merugi selama belasan tahun, setelah dirinya dan jajarannya melakukan pembenahan kondisi berangsur membaik. BPR BKK Pati berhasil mencatatkan laba pada 2018 dan bisa membagikan dividen.

“Perusahaan milik daerah insyaaAllah berikan dividen semua. Sekalipun sebelumnya susah payah,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengatakan PDAM Tirta Bening sempat terpuruk. Setelah kemudian diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada 2016 akhirnya PDAM tersebut mampu memberikan dividen.

Baca Juga :   Wabah PMK Dimanfaatkan Oknum Pedagang Sapi Peroleh Harga Murah dari Peternak

“Akhirnya sekarang PDAM Tirta Bening sudah memberikan dividen. Tiap tahun tak kurang dari Rp 2-3 miliar,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Perumda Aneka Usaha.

“Kuncinya, jangan sampai perusahaan daerah dipakai untuk sapi perahan kepala daerah. Saya tidak pernah berlaku semacam itu.  Boleh dicek, diaudit. Ini clear, tidak ada masalah. Tidak ada hutang, BUMD sehat semua. Kita patut bersyukur, di akhir masa tugas, saya bisa tinggalkan yang terbaik,” ungkapnya.

Perlu diinformasikan, Bupati Haryanto akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Agustus 2022 mendatang. (*)