oleh

Pendataan Regsosek Harus Berkualitas

Jakarta, Mitrapost.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima dari berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengimbau agar kegiatan pendataan ini dilaksanakan secara optimal untuk hasilkan basis data yang berkualitas.

“Regsosek ini diharapkan menjadi tumpuan untuk perbaikan dan pengintegrasian data perlinsos. Karena di data penerima bantuan sosial (bansos) masih banyak ditemukan error maupun tumpang tindih, sehingga penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, peran bansos ini kian dinantikan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Terutama di tengah kondisi kenaikan harga-harga saat ini,” ungkap Puteri pada Senin (21/9/2022).

Baca Juga :   DPR Apresiasi Aksi Heroik Pemerintah Selamatkan 241 WNI di Kamboja

Dilansir dari situs resmi BPS, Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk agar meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.

“Pendataan Regsosek harus dilakukan sebaik mungkin, agar bansos maupun subsidi yang diberikan memang menyasar kelompok yang membutuhkan. Sekaligus, untuk memastikan anggaran negara ini mengalir kepada mereka yang berhak menerima,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut.

Pada keterangan resminya, disampaikan juga bahwa Puteri juga mendukung BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023. Puteri berpesan agar kegiatan ini dijalankan secara akurat, kredibel, dan berkualitas. Politisi Partai Golkar ini juga berharap kegiatan Sensus Pertanian 2023 nantinya mampu menjawab laju konversi lahan pertanian, dan memastikan regenerasi petani di masa depan.

Baca Juga :   Dana Rp48 Miliar untuk Gorden Anggota DPR Dinilai Boros, Kemenkeu Perlu Bertindak

“Di daerah pemilihan saya, banyak petani sering mengeluh soal kesulitan mendapatkan pupuk. Mereka rela membayar lebih asal ada pupuknya. Tapi ternyata pupuknya pun langka dan mahal. Alhasil, ongkos tanam jadi meningkat. Tetapi, begitu panen, justru harga gabah turun. Saya harap Sensus Pertanian 2023 ini juga dapat perbaiki data penerima pupuk bersubsidi,” tutur Puteri. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral