Pati, Mitrapost.com – Minimnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan di pedalaman Indonesia, menarik perhatian M. Nur Sukarno, selaku anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Pasalnya, menurut Sukarno, masalah Pendidikan di Indonesia ini belum bisa merata dan belum bisa merangkul aset bangsa yang ada di pelosok daerah negeri untuk mengejar bangku Pendidikan.
Hal itu membuatnya sangat prihatin, yang mana Sukarno menekankan kepada pemerintah pusat supaya mau terjun di pelosok negeri dan mau melihat kondisi Pendidikan yang ada di sana.
Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu beranggapan, semua anak semestinya memperoleh hak dan kewajiban yang sama untuk masalah Pendidikan, karena mereka semua adalah aset negeri pertiwi ini.
“Kalau saya memang harus ada perhatian di pendidikan. Karena itu SDM kan investasi jangka panjang. Terutama sistem pendidikan,” ucap Sukarno.
Ia kembali menegaskan, padahal pemerintah telah sukses dalam program wajib belajar 9 tahun, yang mana saat ini sudah mulai diterapkannya wajib belajar 12 tahun bagi putra putri bangsa.