Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengharapkan adanya penanganan sementara untuk nelayan yang tak bisa melaut akibat pendangkalan sungai di wilayah Kecamatan Tayu.
Di sisi lain, Ketika nelayan mengadukan permasalahan ini kepada pemerintah daerah, mereka diminta untuk menunggu.
Salah satunya dikarenakan sungai di wilayah kecamatan Tayu tersebut menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang.
Keputusan dari pemerintah tersebut lantas disayangkan oleh Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muhammadun.
“Saya heran dengan peran pemerintah, nelayan ini tiap harinya melaut, ketika dapat hasil untuk kebutuhan hari-hari, kalau tidak melaut ya tidak punya pendapatan, dan ketika mengadu ke pemerintah disuruh menunggu, seperti tidak ada pemerintah saja,” ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan, pemasukan utama nelayan adalah berdasarkan hasil tangkapan laut setiap harinya. Sehingga diharapkan bisa ada penanganan sementara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
