oleh

Dewan Pati Respons Wacana Sertifikasi Ulama Kemenag Pati

Pati,  Mitrapost.com – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mewacanakan akan mengadakan program sertifikasi bagi para ulama. Ketua Fraksi NKRI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati merespons wacana program ini.

Wacana ini menuai polemik di berbagai organisasi keagamaan karena dianggap akan sebabkan diskriminasi antara ulama yang bersertifikasi dan tidak dalam lingkup dakwah.

Di sisi pihak Pegiat Politik dari partai PKS ini siap mendungkung sepenuhnya jika wacana ini diberlakukan.

“Kalau terkait sertifikasi, kita ikut nasional. Kalau untuk diberlakukan di Pati. Kita sudah selesai tentang ideologi negara. Mau seritifikasi segala macam, sudah kita ikut secara nasional,” ungkap Narso kepada Mitrapost.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga : BPBD Pati Mulai Salurkan Bantuan Air ke Desa Terdampak Kekeringan

Lebih lanjut Narso mengimbau agar pemerintah agar lebih prioritaskan penanganan Covid-19 di ekosistem pendidikan agama ketimbang mewacanakan sertifikasi ulama.

“Secara nasional ada fiqih aulawiyah artinya skala prioritas mana yang lebih dahulu. Kita lebih dituntut  atau masyarakat lebih membutuhkan bagaimana penanganan kita terhadap kasus pandemi Covid-19 terutama dari pendidikan yang berbasis agama,” urainya.

“Yang lebih perlu, upaya kita bersatu padu bahu-membahu untuk menyelesaikan secepat mungkin penyakit covid ini kepada yang terdampak dalam hal ini adalah pendidikan maupun ekonomi. Dalam ranah pendidikan, bisa dalam pendidikan umum maupun pendidikan agama,” pungkas Narso. (Adv/MA/DF/SHT)

Baca juga :

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebookinstagram, dan twitter

Redaktur : Dwifa Okta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed