Semarang, Mitrapost.com – Pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada (11/7/2021). Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Jateng sudah berubah menjadi zona kuning.
“Tadi Pak Menko mengapresiasi ya, Jawa Tengah lumayan, pergerakannya mulai ada beberapa kabupaten kota yang menguning. Hitamnya tinggal sedikit, sebagian masih merah. Jadi artinya ada kemajuanlah,” kata Ganjar.
Walaupun beberapa tempat sudah membaik, namun ia meminta agar para kepala desa tetap gencar untuk melakukan sosialisasi aturan PPKM Darurat kepada warga setempat.
“Maka kawan-kawan Kades saya ajak berikan penjelasan informasi PPKM Darurat kepada warganya untuk tidak bergerak, untuk kurangi pergerakan. Kalau itu bisa dikunci pada level bawah, maka kemungkinan itu akan bisa membantu (menekan) pergerakan itu, dan memang nggak boleh bosen sosialisasinya,” ujarnya.
Ungkapan terimakasih juga ia sampaikan kepada jajaran Polda Jateng dan Pangdam IV/Diponegoro yang turut membantu pendisiplinan masyarakat.
Evaluasi PPKM Darurat di Jateng juga diberikan oleh pemerintah pusat, dimana dinilai bahwa masih banyaknya pabrik dan juga kawasan industri yang beroperasi.oleh karena itu Ganjar meminta adanya pengurangan pergerakan di masa PPKM Darurat ini.
“Makanya kemarin kita minta Apindo untuk ikut ngobrol sama kita bagaimana mengelola itu. Karena faktanya diberikan oleh Pak Luhut tadi, ada beberapa daerah yang kalau malam lampunya masih terang. Itu menunjukkan kalau pergerakan itu betul-betul terjadi. Nah ini yang kita kurangi,” tutur Ganjar.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia akan melakukan koordinasi tingkat hulu dengan petinggi perusahaan yang masih beroperasi.
“Maka saya minta bantuan dari para CEO direktur perusahaan, kalau critical ya critical, kalau esensial esensial, nggak perlu ada ketidakbenaran informasilah. Jadi biar kita nanti bisa membantu kelancarannya,” ucap Ganjar.
Bahkan, ia juga masih mendapat banyak laporan mengenai peraturan perusahaan di masa PPKM, yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Saya khawatir yang tidak esensial nanti diesensialkan, yang (tidak) critical di-critical-kan, akhirnya terjadi nanti pergerakan massanya juga banyak dan kami mendapatkan laporan itu,” tandasnya. (*)
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Mila Candra
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
