Jakarta, Mitrapost.com – Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjadi sorotan publik. Pasalnya, pernyataan Menteri LHK dinilai memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Melalui akun Twitter @SitiNurbatyaLHK, ia mengemukakan “pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama deforestasi”.
Cuitannya menjadi viral dan menuai kritik. Berbagai LSM lingkungan bahkan menuduh Siti pro pembangunan yang merusak lingkungan karena memperbolehkan deforestasi. Sehingga beberapa pihak menyentilnya atas cuitan tersebut. Beragam komentar berdatangan.
Salah satu netizen dengan nama akun @bangnoenoe menyebut bahwa Menteri LHK memiliki tugas untuk menjaga lingkungan bukan sebaliknya.
“Bu Menteri Lingkungan Hidup ini tugasnya kan mengatur biar lingkungan termasuk hutan Indonesia tetap terjaga. Kok malah pro pembangunan. Keliatan banget ada tendensi dan cari sesuatu,” tulisnya.
Senada dengan itu, netizen lain dengan nama akun @radityariann menulis bahwa semangat Siti tidak sesuai dengan posisi yang dijabatnya.
“Ini menteri lingkungan hidup kenapa spiritnya malah pembangunan dan deforestasi?? Kebalik sama tugas pokoknya yang mengusung keberlangsungan lingkungan hidup dan hutan,” tulisnya.
Selain itu, netizen lain dengan nama akun @3chtelieb3 mengkritik bahwa sebaiknya Siti sebagai Menteri LHK lebih banyak melihat dari perspektif pelestarian lingkungan dan upaya untuk mendorong pelaku ekonomi yang lebih sadar dengan bahaya perubahan iklim.
“Sebagai Menteri LHK, harusnya ibu lebih banyak melihat dari perspektif upaya pelestarian lingkungan dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong para pelaku ekonomi merubah mindset mereka sehingga lebih aware bahwa isu climate change ini sudah sangat urgent untuk diatasi dengan segera!” tulisnya.
Namun, dengan adanya komentar tersebut membuat Menteri LHK menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan.
Siti Nurbaya pun tunjukkan pencapaian KLHK diperiode sekarang dalam keberhasilan dalam menekan angka deforestasi dan komitmen penurunan emisi dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir.
”Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya,” kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).
“Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu hektar. Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga mengklaim, Indonesia berhasil menekan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 82 persen di tahun 2020. Padahal, dunia sedang mengalami cuaca ekstrem. Seperti diantaranya cuaca ekstrem terjadi di Amerika, Kanada, dan negara lain.
”Kita bersyukur di tahun 2019 dan tahun 2020, Indonesia bisa terhindar dari bencana asap karhutla dan corona, mengingat cuaca ekstrem yang sedang melanda dunia,” ungkap Menteri LHK.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta hektar, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta hektar.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.
Selain itu, telah ada pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman. Pengendalian itu di antaranya menggunakan metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “Siti Nurbaya Usai Kritik Deforestasi: Pembangunan Harus Seimbang”.
Redaksi Mitrapost.com