Statemen Bahlil Terkait Usulan Mundurnya Pemilu Dapat Sorotan

Mitrapost.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku dunia usaha minta agar ada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.

Usulan tersebut merupakan hasil diskusinya bersama dengan pengusaha yang berharap pemilihan presiden (Pilpres) diundur.

“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka,” ujar Bahlil.

Namun, pernyataan tersebut disoroti oleh Pengamat Sosial Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Menurut Herry, pernyataan Bahlil membuat demokrasi di Indonesia semakin buruk karena menyalahi konstitusi.

“Statemen Pak Bahlil jelas cenderung menambah buruknya demokrasi dan mengkhianati UUD 1945,” ujarnya Rabu (12/1/2022).

Selain itu, seorang Bahlil tidak pantas mendorong wacana jabatan tiga periode dan Pemilu 2024 karena hal itu bukan kapasitasnya.

“Urgensi dan kapasitasnya tidak tepat,” kata Herry.

Seharusnya Bahlil membantu Presiden Jokowi meninggalkan legacy yang baik sebelum lengser. Ia menyebut pernyataan yang dilontarkan Bahlil sebuah proses yang tidak sehat dalam demokrasi.

“Urusan korporasi dibawa-bawa dalam konteks politik, bisa rusak dan buat indeks demokrasi Indonesia semakin menurun. Korporasi lebih baik konsentrasi bantu pemulihan ekonomi nasional dan implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk dikemukakan terus-menerus.

Dari survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. (*)

 

 

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul “Bahlil Lahadalia Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu Diundur, Pengamat: Urusan Korporasi Dibawa ke Politik Bisa Rusak.”

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati