Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kelanjutan program ketahanan pangan atau Food Estate.
Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema meminta penjelasan terkait progres pelaksanaan dan tingkat keberhasilan program Food Estate yang telah dijalankan selama setahun terakhir.
Ia mempertanyakan di dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian (Kementan) membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021.
“Kami mencatat Tahun 2021, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 740,6 miliar. Kami ingin tanyakan capaiannya seperti apa, baik di Kalimantan maupun di kampung saya, Sumba di NTT,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Lebih lanjut ia mempertanyakan kontribusi program Food Estate dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Hari ini ketika saya baca, Sumba Tengah (merupakan) kabupaten termiskin di NTT. Angka kemiskinannya sekitar 21 persen. Lalu bagaimana kontribusi dari program Food Estate ini untuk mengurangi kemiskinan?” tanyanya.
Diketahui, Sumba Tengah ditetapkan sebagai kawasan Food Estate dengan luas mencapai 10.000 hektare, terdiri dari 5.400 hektare kawasan persawahan, dan 4.600 hektare lahan pertanian kering untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan.
Dia pun berpesan agar program Food Estate membawa dampak signifikan bagi petani Sumba Tengah melalui peningkatan produktivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau tahun 2022, ada anggaran sebesar Rp508 miliar untuk pengembangan Food Estate, artinya selama 2 tahun ini ada Rp1,3 triliun yang digelontorkan. Output dan outcome-nya seperti apa, kita tidak mau di tahun 2022 nanti, antara before dan after tidak ada bedanya,” pungkasnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com