Pati, Mitrapost.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari daerah pemilihan (dapil) V, Hardi mendesak supaya pemerintah desa (pemdes) memanajemen keuangan dari alokasi dana desa (DD) secara bijak.
Pasalnya, ia menganggap situasi ekonomi masyarakat Bumi Mina Tani belum stabil sehingga bantuan sosial (bansos) menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Adanya aturan penggunaan 40 persen DD untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) direspon dengan baik oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut. Menurutnya, pemdes perlu mematuhi peraturan tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya.
“Untuk BLT itu memang tinggal bisa ditambah lebih dari 40 persen ini. Yang penting bisa mencukupi masyarakat kurang mampu. Tapi, selain itu juga masih ada PKH (Program Keluarga Harapan),” ujar Hardi saat diwawancarai awak media, Rabu (2/2/2022).
Menurut Hardi, meskipun pemberian BLT DD telah ditentukan batasnya, bukan berarti tidak bisa dikembangkan.