Pati, Mitrapost.com – Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati belum merata dan belum tepat sasaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati siap melakukan pengawalan ketat.
Hal ini diperjelas oleh Tri Haryumi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Pati. Ia mengatakan bahwa bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) sangat terbatas.
“Mestinya dari pihak perangkat desa harus selektif dalam mengamati warganya, apakah ada keluarga yang kurang mampu dan layak diberik bantuan PKH tersebut. Tetapi, di lapangan yang terjadi berbeda, data yang dimasukan tersebut mungkin masih saudaranya, kerabatnya, teman dan yang masih memiliki hubungan personal dengan perangkat desa itu, inikan tidak jelas,” tegas Tri Haryumi kepada Mitrapost.com, Senin (14/2/2022).
Ia mengatakan bahwa tidak mungkin tim dari pihak Dinsos langsung ke desa untuk mendata warga satu per satu. Pasalnya, terdapat aturan, struktur dan regulasi yang jelas dari pusat. Sehingga pihaknya tidak bisa serta merta langsung turun ke bawah.
Menurutnya perlu ada Musyawarah Desa (Musdes) dalam pembahasan kelayakan penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut.
“Maka dari itu harus diadakan musdes antara perangkat desa dan kepala desa mengenai kelayakan serta ketepatan penerima PKH,” jelas Tri Haryumi.
Ia juga mengatakan, apabila dalam Musdes tersebut ada ketidakjelasan dari pihak desa, pihaknya siap membantu, serta turun langsung ke lapangan untuk mengawal ketepatan sasaran pemberian bantuan PKH tersebut.
“Jika dalam Musdes tersebut menimbulkan kecurigaan atau ketidakjelasan mengenai ketepatan penyaluran PKH, masyarakat saya imbau mengadukan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial Pati, kami siap membantu sampai menemukan kejelasan yang pasti , ” tandas Tri Haryumi. (*)