Jakarta, Mitrapost.com – Harga bahan pangan mengalami fluktuasi akibat efek domino lonjakan harga internasional di beberapa jenis komoditas pertanian, anomali cuaca, serta lonjakan harga pupuk non subsidi. Kondisi ini mendapat perhatian besar dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andi Akmal Pasluddin. Pasalnya, harga pangan pokok seperti minyak goreng sejak akhir tahun lalu bergejolak hingga lebih dari tiga bulan. Dan sama sekali tidak ada penyelesaian yang signifikan.
Ia mengatakan, para petani dalam negeri yang kini semakin banyak menghadapi berbagai persoalan. Masyarakat sebagai konsumen pun juga semakin berat dengan rendahnya daya beli, berbagai komoditas naik termasuk minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih dan yang terakhir kedelai sebagai bahan baku tahu tempe.
“Mumpung hari ini masih berjarak dengan momen puasa dan lebaran. Saya minta pemerintah dapat segera dengan cepat menstabilkan harga pangan pokok ini. Karena ketika sudah dekat puasa dan lebaran, yang dalam kondisi normal saja terjadi lonjakan harga, apalagi kondisi saat ini yang masih situasi pandemi, situasi cuaca kurang bersahabat, efek perdagangan luar negeri yang kurang kondusif, dan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan masih kacau, negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan,” ujarnya, Kamis (17/2/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyarankan pemerintah menjamin stok pangan pokok termasuk beras dan minyak goreng aman pada puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti. Menurutnya, perlu ada tindaklanjut yang menjamin amannya ketersediaan pangan.
Selain itu, perlu ada distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan stok antara daerah kota besar dan pedesaan, antara pulau Jawa dan non pulau Jawa.
“Dan yang paling penting adalah harganya. Mesti terjangkau oleh masyarakat luas. Jangan Sampai orang-orang tertentu saja menikmati pangan yang layak di tengah bangsa yang kaya raya sumberdaya alamnya ini,” ujar Akmal.
Ia berharap ketika ada sinkronisasi yang baik antar lembaga pemerintah yang mempengaruhi tata kelola pangan negara ini, berbagai kementerian diharap mampu memberi solusi persoalan pangan pokok yang sangat buruk sekali dalam puluhan tahun terakhir.
“Semakin hari, persoalan pangan ini menjadi sangat serius, sehingga perlu tindakan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu persatu mulai dari persoalan harga, ketersediaan hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan menjadi perhatian seluruh institusi negara yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi memberikan solusi, akan semakin mempercepat penyelesaian persoalan pangan ini,” pungkasnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com