Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah berharap agar pemerintah desa yang tidak aktif melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warganya untuk lebih aktif dalam bekerja.
Menurutnya hal demikian sangat penting dalam ketepatan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.
“Untuk data dari desa, saya berharap Kepala Desa ini bisa mendorong perangkat-perangkatnya untuk aktif melakukan pembaharuan data. Karena ini berkaitan dengan layak atau tidak KPM yang menerima,” katanya saat dihubungi tim Mitrapost.com melalui sambungan telepon pada Kamis, (17/3/2022).
Ia mendorong pada kepala desa untuk melakukan verifikasi DTKS terbaru. Selain itu, mereka juga harus melakukan drop data bagi warganya yang sudah ada peningkatan ekonomi.
“Iya kan kalau mereka itu tidak aktif yang terjadi kan datanya membludak itu, nah pemerintah desa harus melakukan drop data bagi warganya yang sudah meningkat ekonominya. Kemudian diganti dengan warga yang kurang mampu itu. Dengan demikian saya rasa akan akurat,” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap agar pemerintah desa tidak melakukan kecurangan dalam hal memasukkan data warga KPM ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIK-NG).
Menurutnya untuk mengantisipasi kecurangan tersebut pemerintah desa dalam menentukan KPM untuk DTKS bisa melalui musyawarah desa (Musdes) dengan melibatkan perwakilan organisasi desa dan tokoh-tokoh desa setempat.
“Kadang-kadang itu ada orang yang dekat dengan kepala desa atau perangkat desa kemudian dimasukkan DTKS. Nah ini kan juga kurang tepat, pemdes harusnya lakukan musdes untuk melakukan verifikasi DTKS melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, perangkat, tokoh agama dan lainnya,” ujarnya anggota dewan yang juga merupakan tokoh NU tersebut. (*)