Pati, Mitrapost.com – Berdasarkan intruksi yang disampaikan Oleh Presiden Joko Widodo perihal adanya pelarangan secara total ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau kelapa sawit mentah tengah menimbulkan polemik dan perbincangan yang hangat.
Sebagaimana mana yang diketahui larangan tersebut mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Kamis, (28/4/2022).
Hal tersebut juga menjadi perhatian salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso.
Pihaknya menyampaikan jika tujuannya adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut, dianggap tidak tepat.
“Menanggapi soal pelarangan ekspor minyak goreng tersebut tentunya ini menjadi perhatian bersama. Jika tujuan adalah menstabilkan harga tentunya ini kurang pas,” ujarnya saat dihubungi oleh tim Mitrapost.com pada Sabtu, (30/4/2022).
Ia menambahkan dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada penurunan harga sawit mentah secara drastis. Sehingga para petani merasakan kerugian atas adanya pelarangan ekspor tersebut.
“Yang terjadi adalah harga minyak mentah yang turun begitu luar biasa, masyarakat kecil khusu petani sawit sangat dirugikan dengan itukan,” imbuhnya.
Berdasarkan informasi, kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintah Pusat sebagai imbas panjang dari melonjaknya harga minyak goreng di pasaran.
Diketahui kebijakan pelarangan ekspor tersebut, akan dicabut oleh pemerintah sampai harga Minyak goreng kembali stabil.
Salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.
“Iya tentunya kami sangat berharap untuk dilakukan pengkajian ulang, karena kasihan para petani sawit kecil. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang membiarkan sawit busuk dipohon,” terangnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
