oleh

DPRD Pati: Harus Ada Dasar yang Jelas ASN Bisa WFA

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Pati, Mitrapost.com – Pemerintah mewacanakan pola kerja baru untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dimana saja atau work from anywhere (WFA).

Wacana tersebut mulai dikaji setelah pemerintah melihat efektivitas penerapan pengaturan work from home (WFH) dan work from office (WFO) selama masa pandemi Covid-19.

Kajian kebijakan WFA ini mendapatkan respon yang beragam di masyarakat, salah satunya di Kabupaten Pati. Respon tersebut datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sekaligus politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Warsiti.

Menurutnya untuk membiarkan ASN WFA, pemerintah harus mempunyai alasan kuat. Alih-alih demi efisiensi kerja jika disalahgunakan oleh para pegawai berpotensi membuat mereka bermalas-malasan.

Baca Juga :   Perempuan Bersuara: Fatayat NU Pati Siap Awasi Pelaksanaan JKN-KIS

“Menurut saya kategori WFA yang dimaksud pemerintah juga tidak di sembarang tempat dan tanpa alasan mendasar Mas,” kata Warsiti, Jumat (13/5/2022).

Menurutnya kinerja ASN di Kabupaten Pati menjadi sorotan DPRD. Beberapa kali DPRD Kabupaten Pati menemukan kasus ASN yang bersantai-santai keluar kantor dengan masih memakai baju dinas.

Fenomena tersebut bahkan masuk dalam evaluasi LKPJ Bupati Pati tahun 2021, sehingga DPRD Kabupaten Pati memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati untuk rutin menggelar operasi terhadap ASN yang berkeliaran di jam kerja tanpa surat tugas.

“Seperti halnya maksud kami (DPRD) untuk menindak PNS yang berkeliaran di jam-jam dinas tanpa alasan pasti dan mendasar. Akan menjadi tabu bila kita lihat PNS dengan pakaian dinas di jam-jam kerja nongkrong di kafe atau mall,” kata Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati itu.

Baca Juga :   TKI Asal Pati Meninggal di Taiwan, Sang Ibu Kesulitan Pulang dari Arab Saudi

Menurut Warsiti, para ASN adalah cerminan dari pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya, mereka dituntut untuk selalu menjaga etika dan marwah lembaga.

“Karena ini adalah bentuk realisasi dari etika kerja secara profesional dan proporsional PNS. Budaya kita orang timur harus kita jaga agar marwah PNS itu sendiri juga terjaga,” pungkas Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI). (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar