“Kenaikan PHP dan PNBP yang mencapai 10 persen dari hasil nelayan itu sangat menguras kantong kita sebagai nelayan, kami menuntut kenaikan tersebut agar segera diturunkan oleh pemerintah pusat,” jelas pria paruh baya tersebut.
“Supaya kami tetap bisa makan dan menafkahi keluarga kami dengan layak di rumah,” imbuhnya.
Selanjutnya, para demonstran menuntut 7 poin dalam aksi tersebut. Pertama, menuntut agar PHP dan PNBP 10 persen diturunkan menjadi 5 persen.
Kedua, menuntut penghentian manajemen atau operasional kapal pukat udang buatan asing. Ketiga, tak membiarkan kapal asing terus beroperasi di perairan Indonesia. Keempat, memberi pendampingan dan pemeliharaan usaha untuk para nelayan dan perikanan.
Kelima, diterbitakannya kembali izin operasional kapal pengangkut di DPP NNI. Keenam, hentikan penangkapan di laut dengan memberi peringatan atau pembinaan terlebih dahulu.
Ketujuh, turunkan harga solar untuk industri kelautan dan perikanan.
Di akhir demo, pengunjuk rasa mendapat respon positif dari Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin beserta jajarannya. Serta diakhiri dengan penandatanganan tuntutan dari aliansi nelayan Juwana dari pihak nelayan, DPRD Kabupaten Pati, dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (*)