Sedangkan fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.
“Maka saran saya di-review dulu,” ujarnya.
Penghapusan tenaga honorer, kata Ganjar, harus diikuti pengembangan sumberdaya manusia yang ada. Dalam arti, beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Selain itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi, juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tandasnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
