Mitrapost.com – Suharso Monoarfa buka suara perihal program bagi-bagi rice cooker gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut belum ia setujui.
Ia mengungkapkan bahwa kendala yang dialami adalah perihal pengalokasian anggaran.
“Itu menyangkut soal pengalokasian anggaran. Kalau itu (program rice cooker gratis) memang sedari awal di pagu indikatifnya sudah dimasukkan, ya bisa dibicarakan. Sekarang kan masih ada secara pagu indikatif,” jelas Suharso dilansir dari CNN Indonesia.
Namun pihaknya mengatakan masih ada kemungkinan program tersebut dijalankan. Meski perlu ada pembahasan perihal alokasinya.
“Kan sekarang sudah di pagu alokasi. Di alokasinya mungkin ditolak dan nanti dibicarakan di DPR setelah Presiden (Joko Widodo) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kita bicara di pagu anggaran. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya, masih bisa (program rice cooker gratis berjalan),” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan bahwa program rice cooker gratis belum dijalankan lantaran anggaran dananya belum disetujui Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan Bappenas dan Kemenkeu baru bisa menyetujui bila ada surat tertulis dari DPR.
“Kami laporkan bahwa saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) bahwa ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Jika masalah tersebut sudah clear, maka nantinya Kementerian ESDM bisa mengalokasikan anggaran rice cooker gratis di 2024 mendatang.
“Semoga dalam kesimpulan rapat hari ini dan minggu depan dimasukkan adanya program clean cooking sehingga kami akan dapat eksekusi program tersebut,” jelasnya.
Pembagian rice cooker gratis sendiri rencananya ditujukan untuk 474.660 rumah tangga pada 2023. Sebanyak 50 persennya ditargetkan untuk rumah tangga yang tersebar di Pulau Jawa-Madura-Bali (Jamali). Karena saat ini wilayah tersebut memiliki kapasitas listrik memadai, bahkan over capacity. (*)
Redaksi Mitrapost.com