Mitrapost.com – Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berutang jabatan terhadap PDI Perjuangan.
Dalam hal ini, Rommy mengatakan terdapat 7 jabatan yang bisa diembannya bersama dengan anak dan menantunya.
“Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berutang setidaknya 7 jabatan publik ke PDIP, beliau dan keluarganya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 periode presiden, 2 periode jadi wali kota untuk Gibran dan Bobby, di situ beliau berutang kepada PDIP,” kata Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik ‘Medan Tempur Pasca Putusan MK’, dikutip dari Detik News, pada Selasa (17/10/2023).
Atas perjuangan bersama PDI Perjuangan, ia mempunyai kendaraan politik. Secara etika, Rommy menyebut tidak seharusnya Jokowi tidak bersama dengan partainya.
“Artinya itulah kendaraan politik yang digunakan, sehingga logika politik saya yang menyatakan sebagian saya menolak Pak Jokowi sudah ke sana (kubu Prabowo), itu karena secara politik norma fatsum dan pertimbangan politik apapun dan etika tidak sepantasnya Pak Jokowi tidak bersama partainya,” lanjut Rommy.
Hal tersebut lantas ditanggapi oleh Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ia menilai argument Rommy salah. Tidak ada utang jabatan dalam negara Demokrasi.
“Kita harus mencuci otak parpol untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berutang kepada mereka, ini jelek ini tradisi ini, ini tidak dikenal dalam alam demokrasi,” jawab Fahri.
Ia menjelaskan anggapan seseorang bisa menjadi pejabat karena partai, jika bukan karena partai maka pejabat tidak akan menang. Hal itu menurut Fahri salah dan tidak ada di demokrasi Indonesia.
Sebab, setiap orang mempunyai hal politik sendiri yang tidak boleh dan bebas memilih menjadi kader partai mana.
“Parpol itu harus humble sebagai dapur gagasan, dan privilege kita sebagai orang politik kalau gagasan kita dipakai, bukan kita suruh-suruh orang, lalu kita bilang ‘kalau bukan karena saya kamu nggak ada’, eh memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya emang bisa menang lu? Belum tentu menang,” ujar Fahri.
“Ini lah yang parpol harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang, nggak boleh, itu adalah alam demokrasi ini, privilege itu adalah gagasan kita,” ujar Fahri.
Fahri mengatakan orang punya hidupnya sendiri dan bebas memilih hidupnya sebagai orang yang bagaimana.
“Orang punya hidup sendiri, orang tidak selamanya jadi orang partai kok, orang punya pilihan yang begitu banyak termasuk mengabdi dalam negara, masa gara-gara parpol politik pengabdian kita, kemudian kita nggak bisa kemana-mana, setop itu. Itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikir partai komunis, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih privilege, nggak ada lagi yang begitu-begitu,” imbuh dia.
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
