Mitrapost.com – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa pihaknya khawatir melakukan intimidasi pada era Orde Baru.
Juru bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa para tokoh bangsa senior tidak perlu masuk dalam konflik.
“Ini yang saya cemaskan. Sebaiknya para senior bangsa ini tidak perlu ditarik dalam konflik pemilu. Mereka harusnya adalah cadangan bagi persatuan nasional. Mereka harusnya ada dalam posisi penjaga irama permainan agar tetap dingin,” kata Fahri, dikutip dari Detik News, pada Selasa (28/11).
Fahri menyebut para presiden dan wakil presiden yang menjabat perlu dijaga sebagai simbol persatuan.
“Saya tidak bicara tentang beliau saja, tetapi tentang semua mantan presiden dan wakil presiden. Mereka harus kita jaga sebagai simbol dari persatuan kita,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Gelora itu.
“Kami di Partai Gelora mengusulkan kepada Pak Prabowo bahwa nanti kalau beliau jadi presiden, maka semua mantan presiden dan wakilnya itu harus diberikan kantor khusus, yaitu kantor mantan presiden dan wakil presiden, yang harus terus terlibat dalam proses rekonsiliasi nasional. Kita memerlukan sebuah bangsa yang bersatu dan terus maju, apalagi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka,” tambah dia.
Ia juga mengatakan Megawati merupakan ibu bangsa yang harus dihormati.
“Ibu Mega adalah ibu bangsa. Semua orang harus menahan diri agar beliau tidak dalam posisi berhadapan,” ujar Fahri.
Megawati menyebut soal intimidasi ini ketika orde abru ketika menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Kemayoran Jakarta Pusat.
“Kalau mulai sekarang dikelompok-kelompokkan, aduh, mabuk saya. Coba bayangin ya, lha kok mengintimidasi? Lha dia itu siapa sih? Ya iyalah,” kata Megawati yang disambut teriak “lawan!” oleh relawan di arena Rapat Koordinasi Nasional ini, Senin (27/11).
“Ya iyalah. Kalau dia berani, lho kenapa saya ndak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya, kamu sebagai apa. Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkan kamu memberikan apa pun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini?” kata Megawati.
Redaksi Mitrapost.com






