Pati, Mitrapost.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberikan sanki administrasi kepada pangkalan gas jikalau pembelian gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan aturan yang terbaru.
Pasalnya aturan terbaru pembelian gas LPG tersebut dikeluarkan guna mendukung keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023.
Aturan baru telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024, dimana setiap masyarakat dengan masing-masing Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya diberikan satu (1) buah gas LPG 3 kg saja.
Kepala Disdagperin Kabupaten Pati, Hadi Santosa menuturkan bahwasannya dalam pelaksanaan tersebut Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) senantiasa melakukan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg.
Menurutnya, pengawasan itu dilakukan agar para pangkalan ketika pembelian gas LPG 3 kg tidak lebih dari satu buah atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Karena di dalam keputusan menteri ESDM tersebut ada sanksi administrasi. Tapi yang menjatuhkan sanksi itu dari BPH Migas. Makannya kami dari Pemkab dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu ikut dalam pengawasan. Dan kemudian kami masih menunggu kebijakannya itu selanjutnya seperti apa, seperti itu,” terang dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
