Mitrapost.com – Mahfud Md, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mengungkapkan bahwa antar pegawai pemerintah terlibat pemerasan.
Hal ini bermula ketika dirinya menerima keluhan terkait dengan pemenangan pengerjaan proyek. Mahfud lantas menjelaskan aktivitas seperti itu bukan hanya terjadi pada pemerintah dengan swasta, namun juga antar pegawai.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menerima keluhan salah seorang warga terkait pemerasan kepada kontraktor yang memenangkan pengerjaan proyek pemerintah. Mahfud mengatakan pemerasan bukan cuma terjadi antara pegawai pemerintah dengan swasta, tapi juga sesama pegawai pemerintah.
Hal itu disampaikan Mahfud Md Salah seorang warga mengeluhkan permintaan uang kepada kontraktor yang memenangkan proyek.
“Kontraktor itu kalau dapat proyek besar ada 30 mata memandang saya Pak. Nah, tolong Pak, pertama, BPK periksa kita nanti ujung-ujungnya Pak, deal di situ, nge-deal. Lebaran minta ke saya pokoknya ada 30 mata memandang ke saya,” kata salah satu warga, dalam acara silaturahmi bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda di Hotel Premiere, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (29/1/2024).
Ia lalu meminta Mahfud untuk mengubah komposisi pemerintah dengan orang baru.
“Kalau bisa anak-anak baru tamat sekolah. Biasanya kalau kata orang Minang, lurus tabung. Jadi anak-anak baru tamat ini dia lurus semua, nggak usah, yang lama-lama dipecat aja semua ganti, pening kita,” ucapnya.
Mahfud pun mengatakan pemerasan tidak terjadi di pihak swasra juga. Namun, juga antarpegawai pemerintahan juga saling peras.
Bahkan disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumpulkan para pejabat negara berkenaan dengan laporan pemerasan.
“Iya ya, kontraktor itu nanti kita perbaiki Pak. Kontraktor itu sering diperas, Pak. Bukan hanya kontraktor Pak. Pemerintah sendiri saling peras Pak, apalagi cuman kontraktor. Saya dapat laporan seorang Wali Kota, Bupati, itu setiap menjalani porgram sudah didatangi oleh aparat penegak hukum akan diperiksa padahal aturannya kalau proyeknya selesai baru diperiksa. Nah, akan diperiksa. Sesudah dia anu, anu, ini kan belum selesai, nggak. Nanti kalau dibayar, selesai. Masuk tahun anggaran baru, begitu lagi,” kata Mahfud Md.
“Bukan hanya swasta, kontraktor seperti Bapak, antar pegawai pemerintah juga saling peras. Makanya banyak yang ditangkap. Pak Mahfud, anda bohong. Berani nggak anda katakan? berani. Kemarin Pak Jokowi itu mengumpulkan orang di Sentul, para pejabat mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri, Kepolisian, Bupati, Gubernur berkumpul di sana,” kata Mahfud.
Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan pernah mengusulkan pemecatan untuk pegawai lama jika terdapat praktik pemerasan.
“Kenapa pertemuan itu diadakan? Karena ada laporan seperti itu. ‘Pak kami ini, sedang ngerjakan proyek diperiksa, sesudah selesai dengan jaksa datang polisinya, sesudah datang polisinya datang BPK, semua mau meriksa, padahal ini belum selesai’ kan tidak boleh. Ini, Pak, harus ditertibkan, sehingga pada waktu itu makanya saya katakan ini, pada waktu itu karena saya hadir dan saya tahu kenapa Pak Jokowi mengundang para jaksa, para polisi, bupati, gubernur, diberi tahu jangan suka menggigit,” imbuhnya.
“Nah ini pak, rakyat ini, rakyat yang harus melakukan gerakan untuk itu. Caranya gerakan rakyat itu apa? Pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik,” kata dia.
Redaksi Mitrapost.com