Mitrapost.com – Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
Salah satu pertanyaan Prabowo yang memicu kontroversi adalah saat dirinya tak ingin pemerintahannya diganggu.
“Menurut saya harus hati-hati ya. Ini kan jadi presiden. Presiden itu, sistem presidensial itu separuh kata-katanya akan jadi peraturan,” kata Siti Zuhro dalam program Satu Meja, seperti dilansir, Kamis (16/5/2024).
Menurutnya, pernyataan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian masyarakat merasa ucapan itu biasa saja, namun Sebagian menganggap sebagai sinyal otoriter dan antikritik.
“Jangan-jangan tidak hanya antikritik. Ini kecenderungan top down dan militeristik. Maka oleh karena itu memang apapun bunyinya, seorang presiden itu harus dalam bertutur kata dan bertindak itu proper. Jadi hati-hati betul,” jelasnya.
Selanjutnya, Siti menyebutkan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis adalah yang membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan kritik dan saran.
Siti menyampaikan situasi kondusif perlu dijaga sebagai upaya menyambut Indonesia emas dan 100 tahun Indonesia. Namun, situasi kondusif bukan berarti membungkam kritik kepada pemerintah.
“Maka prakondisi itu yang harus dibangun oleh pemerintah, yang dalam hal ini saya yakin pak Prabowo punya obsesi luar biasa dalam membangun Indonesia melaju,” ucap Siti.
“Tapi bukan berarti lalu membungkam nantinya enggak boleh itu civil society ngomong kritis dan sebagainya,” sambung Siti.
Sebagai informasi, Prabowo mengungkapkan dirinya tak ingin pemerintahannya diganggu pihak yang tidak ingin diajak kerja sama.
“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo.
“Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” sambungnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com