Pati, Mitrapost.com – Dewan Pati harap Pemerintah lebih perhatikan nasib para nelayan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai lambat dalam memberikan solusi, terutama terkait pendangkalan sungai yang menjadi salah satu faktor nelayan kesulitan bekerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muhammadun menyesalkan sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap kesulitan nelayan. Padahal, hasil melaut menjadi pendapatan utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Saya heran dengan peran pemerintah, nelayan ini tiap harinya melaut, ketika dapat hasil untuk kebutuhan hari-hari, kalau tidak melaut ya tidak punya pendapatan, dan ketika mengadu ke pemerintah disuruh menunggu,” ucapnya.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati melalui Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati, Taryadi menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa mengajukan surat permohonan dan memberikan usulan kepada BBWS Pemali Juana untuk normalisasi sungai.
“Kita membuat surat permohonan (kepada BBWS Pemali Juana),” ujar Taryadi.
“Kalau itu sudah ditangani dan dinormalisasi, maka kegiatan para nelayan bisa lancar,” imbuhnya. (Adv)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
