Mitrapost.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan 47 domain layanan alias aplikasi pendidikan dan kebudayaan terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN). Salah satu yang terdampak salah layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, guna menerangkan data KIPK yang tidak mempunyai cadangan atau backup saat terjadi gangguan pada PDN.
“Komisi X merencanakan adanya Rapat Kerja dengan Mendikbudristek tentang data KIP ini,” kata Hetifah dilansir dari Tirto, Senin (1/7/2024).
Menurutnya, Nadiem akan diminta menjelaskan kelanjutan data KIPK mahasiswa dan DPR bakal menganalisis pencegahan data kedepannya.
“Setidaknnya hal ini bisa memberi kejelasan pada para mahasiswa dan para orang tua, serta membahas implikasi serta mitigasi dari persoalan data yang sedang dihadapi saat ini,” ujar Hetifah.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, mengungkapkan prihatinnya atas hilangnya data para mahasiswa tersebut akibat serangan siber yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Selain itu, Dede menyoroti rencana pemerintah tentang Indonesia yang ingin menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik.
Atas kejadian peretasan dan hilangnya data negara, menurut politikus tersebut Indonesia belum siap dengan wacana big data.
“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia,” kata Dede.
Selanjutnya, anggota fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan kejadian peretasan data seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki kemananan data dan melakukan pencadangan.
“Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuat backup data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia,” ungkap Dede.
“Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain,” sambung Dede. (*)
Redaksi Mitrapost.com