Mitrapost.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk lima klaster, yakni pendidikan, insfrastruktur, kerja sama internasional, pangan dan lingkungan hidup, serta lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dan lampirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023.Untuk PMN dialokasikan sebanyak Rp55,22 triliun.
Rinciannya, Rp18,6 triliun didistribusikan pada PT Hutama Karya (Persero), sebanyak Rp6 triliun kepada PT Wijaya Karya (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Rp1,89 triliun, Rp13,72 triliun guna program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Rp15 triliun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Program FLPP dalam hal ini nilainya Rp13,72 triliun. Ini perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini yang selalu kami sampaikan, kehadiran APBN di dalam pembangunan perumahan ini cukup banyak. Melalui FLPP dan nanti juga SMF. Kemudian LMAN Rp15 triliun ini termasuk klaster infrastruktur. Jadi totalnya Rp55.215,00 miliar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Adapun untuk pendidikan memperoleh anggaran PMN sebesar Rp25 triliun. Terdiri program dana abadi pendidikan senilai Rp15 triliun, termasuk pesantren Rp2 triliun. Lalu dana abadi penelitian Rp4 triliun, Rp2 triliun kebudayaan, dan Rp4 triliun untuk perguruan tinggi.
“Untuk klaster lingkungan hidup, ini ada Rp1.212,67 miliar yaitu BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) untuk dana rehabilitasi mangrove sebesar Rp1,12 triliun,” imbuhnya.
Selanjutnya, klaster kerja sama internasional, pemerintah telah mengalokasikan senilai Rp1,91 triliun. Hal tersebut wajib dilakukan lantaran Indonesia menjadi pemegang saham atau anggota berbagai usaha internasional.
Sementara klaster lainnya, anggaran Rp92,88 triliun akan dipakai Rp649,23 miliar utnuk PMN non-tunai PT Len Industri (Persero). Lalu, anggaran dari APBN senilai Rp3,56 triliun dipakai guna penyertaan terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) sebanyak Rp3,55 triliun. Kemudian, Bank Exim (LPEI) ada Rp 10 triliun.
“Di dalam klaster lainnya ini yang Rp92,88 triliun, ada cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp13,68 triliun. Jadi ini ada bagian dari Rp92 (triliun). Cadangan pembiayaan lainnya Rp13 triliun dan pembiayaan pendidikan, ini adalah sebagai mechanism buffer dari APBN kita, Rp52 triliun,” terang Sri Mulyani. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
