Pemerintah Tak Impor Beras Jelang Pilkada, Ini Alasannya

Mitrapost.comPemerintah dalam hal ini Perum Bulog tak melakukan tambahan impor beras menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisamurthi mengatakan bahwa dari sisi permintaan dan penawaran tak mengalami perubahan signifikan.

“Tidak (impor), jadi dilihat dari supply demand enggak terlalu banyak berubah sebenarnya, (kuota impor) sama saja,” ujarnya dilansir dari Kompas.

Stok beras dalam negeri juga dipastikan aman. Pemerintah menjaga ketersediaan beras dengan melakukan pengadaan melalui impor dan penyerapan gabah dari petani lokal.

Pemerintah nantinya juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran akan kembali dilakukan mulai bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Kemudian pemerintah juga akan menyalurkan bantuan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan gerakan pangan murah, hingga penyaluran beras komersial.

“Jadi Bulog mempersiapkan dengan cara bahwa pasokan yang ada di masyarakat itu terjaga,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 2 juta ton. Kemudian kuota kembali ditambah sebanyak 1,6 juta ton. Sedangkan impor beras yang masuk sudah saat ini mencapai 2,2 juta ton yang berasal dari Thailand dan Vietnam. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati