Mitrapost.com – Masih banyak pengusaha yang ternyata tak membayarkan pajak kepada negara. Ada lebih dari 300 pengusaha perkebunan yang diketahui tak memenuhi kewajibannya kepada negara. Total pajak yang tak dibayarkan mencapai angka Rp300 triliun.
Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo.
Bahkan ia menyebut ada sejumlah pengusaha yang tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak punya rekening bank di Indonesia.
“Ini pengusaha-pengusaha nakal. Dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya. Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba ya, tidak punya NPWP tidak punya rekening bank di Indonesia, coba,” ujarnya.
“Nah ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Dan (dalam) waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun Itu masuk ke kas negara. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal,” lanjutnya.
Jumlah pajak yang tak dibayarkan itu pun menjadi potensi pendapatan bagi negara. Ia menyebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah siap melakukan penindakan pada para pengusaha yang nakal tersebut.
“Memang saya semakin optimistis. Tadi yang diperlukan, yang diperlukan adalah dana. Mengenai anggaran, mungkin terbatas dan lain-lain. Sepertinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa mungkin ada yang saya sudah sebut,” jelasnya.
“Kemarin saya dengar sendiri, sudah ada Jaksa Agung sudah siap. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak,” lanjutnya.
Ia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi penerimaan negara lainnya yaitu dari potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit. Potensinya mencapai sebesar 577 juta ton dengan nilai minimal 10 Dollar AS per ton. Potensi itulah yang nantinya akan ditawarkan pada dunia.
“Kalau (Arab) Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat. Semua negara-negara penghasil Emisi, berminat kita jual minimal 10 Dollar AS. Berarti apa? Berarti itu 5,8 miliar Dollar AS. Anggaran, saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono Wakil Menteri Keuangan. Dia sudah konfirmasi di APBN itu (karbon kredit) tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa? Kita bisa dapet tambahan (anggaran) Rp90 triliun rupiah. Kurang lebih, dana baru,” ujar.
“Nah, ada berita baik lagi. Sedang dilakukan sekarang untuk tahun 2021, 2022, 2023, oleh UN Didukung oleh Bezos Foundation, Jeff Bezos Foundation dan Kementerian LHK, 600 juta ton lagi (potensi karbon kredit) kita bisa tawarkan dalam beberapa bulan lagi. Kita bisa dapat 6 miliar Dollar AS lagi,” lanjutnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
