Mitrapost.com – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan.
Dalam hal ini, Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Zamroni Salim mengatakan fenomena ini harus diperhatikan pemerintah. Hal ini semakin sulit saat ini karena tekanan ekonomi yang besar termasuk juga biaya hidup bahkan kenaikan pajak.
“Kelas menengah menghadapi beban berat, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, tambahan pungutan seperti TAPERA, hingga cukai makanan dan minuman berpemanis. Hal ini mempersempit ruang gerak ekonomi mereka,” ungkapnya.
“Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang memberatkan kelas menengah. Dukungan seperti subsidi energi atau program sosial yang lebih inklusif dapat membantu memperbaiki daya beli mereka,” tutur dia,
Zamrono menjelaskan investasi yang berkualitas juga dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan produktifitas.
“Investasi dengan efek pengganda tinggi, seperti pada sektor tekstil, makanan, dan industri berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk memperkuat kelas menengah,” tegasnya.
“Peningkatan kualitas SDM akan membuka peluang bagi kelas menengah untuk kembali tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai penciptaan lapangan kerja dapat menekan jumlah kelas menengan yang turun.
“Kami melihat memang dari segi kuncinya kan di penciptaan lapangan pekerjaan dan itu kembali lagi itu bagaimana kita nggak bisa bergantung pada industri tapi juga kepada UMKM, jadi kita juga merupakan salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah,” jelas Shinta. (*)

Redaksi Mitrapost.com


