Mitrapost.com – Gogot Suharwoto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengungkapkan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 akan menganut asas pemerataan berkeadilan, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan.
Ia menyampaikan kesuksesan SPMB adalah hasil perencanaan dan koordinasi antara sejumlah mitra pendidikan dan antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujar Gogot dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).
Penyerbaran sekolah dan pemetaan penduduk menjadi unsur utama dalam memenuhi data tamping murid.
“Perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan kependudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah,” tambah Gogot.
“Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah juga memberikan prioritas utama kepada calon murid penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kami juga memberikan kuota sebesar 5% daya tampung bagi calon murid yang tinggal di wilayah kecamatan yang belum ada SMA atau SMK Negeri melalui jalur domisili khusus,” imbuh Sadimin.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam SPMB 2025 telah melakukan program kemitraan dengan 139 sekolah SMA dan SMK swasta.
“Sasaran Program Kemitraan kami adalah calon murid yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 (Miskin Ekstrim), P2 (sangat Miskin), dan P3 (Miskin) yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekolah penyelenggara program ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yakni nilai akreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana prasarana, memiliki ketercukupan tenaga guru, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
Selanjutnya, Sadimin menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan jumlah angka anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah dengan sasaran sebanyak 1.100 anak. Selain itu, Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) juga kembali diberikan kepada 15.000 sasaran penerima bantuan dengan jumlah anggaran 15 miliar rupiah.
“Setiap tahunnya kami mengikutsertakan sebanyak 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan sepenuhnya pembiayaan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini sebanyak 100 anak, dengan total biaya untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.520.000.000,00 kepada 10 anak,” pungkas Sadimin. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
