Mitrapost.com – Sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). Hal itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bakal melakukan verifikasi atas data tersebut.
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujarnya dilansir dari Kompas.
Dengan verifikasi data yang dilakukan, diharapkan memperjelas fakta di lapangan terkait penyaluran bansos.
Setelah itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait masalah ini.
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN,” terangnya.
Tak hanya itu, ada juga temuan jika 7.479 penerima bansos adalah dokter. Kemudian lebih dari 6.000 penerima bansos terindikasi berprofesi eksekutif atau manajerial.
Temuan ini, jelasnya, penting untuk ditelusuri agar penerima bansos lebih tepat sasaran.
“Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” jelasnya.
Kemudian dari 10 juta rekening penerima bansos yang diterima PPATK dari Kemensos, hanya 8.398.624 rekening yang teridentifikasi menerima bansos. Sedangkan sekitar 1,7 juta rekening sisanya tak ditemukan bukti bahwa mereka menerima bansos.
“Ini jelas menjadi perhatian. Bahkan, kami temukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun masih menerima bantuan,” ujarnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com