Mitrapost.com – Gelombang demo di depan kantor DPR RI semakin besar dan masif. Aksi massa yang dilakukan sejak Kamis (28/8/2025), salah satunya untuk menyuarakan penolakan terhadap tunjangan rumah kepada anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan.
Empat hari berselang, Presiden RI Prabowo Subianto bersama beberapa ketua umum partai politik (parpol) di parlemen akhirnya menanggapi tuntutan masyarakat. Pihaknya bersepakat untuk menghapus tunjangan anggota DPR RI, serta menerapkan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Prabowo juga menyampaikan bahwa para ketua umum fraksi di DPR telah memberikan sanksi tegas kepada para anggota yang sempat memicu kontroversi lewat perkataannya, hingga menyebabkan amarah masyarakat memuncak.
“Saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025. Yaitu, terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), dikutip Detik
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” lanjut dia lagi.
Lebih lanjut, DPR RI juga telah diminta mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan lainnya yang berkeinginan menyampaikan aspirasi secara langsung. Usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi oleh DPR RI.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.
“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo didampingi oleh para ketua lembaga legislatif. Di antaranya, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Hadir pula sejumlah perwakilan dari parpol, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (*)

Redaksi Mitrapost.com